Konspirasi.net | Halmahera Selatan 5/5/26 – Pelantikan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Halmahera Selatan (Hal-Sel) periode 2025–2027 yang dipimpin Ketua Samsudin Chalil dan Sekretaris Sadam Hadi, justru memantik polemik di tengah masyarakat.
Pengurus yang baru saja dilantik berdasarkan Surat Keputusan (SK) PWI Maluku Utara Nomor 08/PWI-MU/X/2025 oleh Ketua PWI Provinsi Maluku Utara, Asri Fabanyo, di Aula Kantor Bupati Halmahera Selatan pada Jumat (6/3/2026), kini menjadi sorotan publik.
Organisasi profesi wartawan yang selama ini dikenal menjunjung tinggi independensi, profesionalisme, dan etika jurnalistik itu dinilai mulai kehilangan marwah setelah muncul dugaan adanya permintaan anggaran kepada sejumlah pengusaha tambang menjelang pelantikan.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, saat persiapan pelantikan berlangsung, sejumlah pengusaha tambang di wilayah Halmahera Selatan didatangi dan diminta memberikan dukungan dana dengan nominal yang bervariasi, mulai dari Rp7 juta hingga Rp10 juta. Dana tersebut disebut-sebut untuk kebutuhan suksesnya acara pelantikan pengurus baru PWI Halsel.
Namun, persoalan mulai mencuat setelah pelantikan selesai digelar. Beberapa pengusaha yang telah memberikan kontribusi dana justru mempertanyakan sikap organisasi tersebut, lantaran muncul wacana dan tekanan terkait pemberitaan penutupan aktivitas tambang yang selama ini mereka jalankan.
Situasi ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan publik. Banyak pihak menilai langkah tersebut tidak mencerminkan independensi organisasi wartawan, bahkan terkesan kontradiktif antara permintaan dukungan finansial dan sikap pasca pelantikan yang dianggap merugikan pihak pemberi bantuan.
Salah satu pengusaha tambang yang enggan disebutkan namanya mengaku kecewa dengan kondisi tersebut. Ia menyebut bahwa kontribusi yang diberikan saat itu merupakan bentuk dukungan terhadap organisasi wartawan agar tetap eksis dan profesional, bukan untuk kemudian dijadikan alat tekanan.
“Kami membantu karena menghargai profesi wartawan dan berharap hubungan baik tetap terjaga. Tapi setelah pelantikan, justru muncul persoalan baru, bahkan tambang kami dipersoalkan untuk ditutup. Ini yang kami pertanyakan,” ujarnya.
Menurutnya, jika sejak awal organisasi membawa semangat kontrol sosial dan penegakan aturan, maka seharusnya tidak ada pendekatan meminta dukungan dana kepada para pelaku usaha, apalagi dengan nominal yang cukup besar.
“Kalau memang ingin independen, jangan datang minta bantuan ke pengusaha lalu setelah itu menyerang usaha yang sama. Itu yang membuat publik menilai negatif,” tambahnya.
Reaksi serupa juga datang dari sejumlah tokoh masyarakat yang menilai bahwa organisasi profesi seperti PWI harus menjaga kehormatan lembaga dan tidak boleh terjebak dalam praktik-praktik yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik.
Sejumlah pihak juga meminta PWI Provinsi Maluku Utara untuk turun tangan melakukan evaluasi terhadap dinamika yang terjadi pasca pelantikan tersebut. Transparansi dan klarifikasi dianggap penting agar nama baik organisasi tetap terjaga dan tidak menimbulkan persepsi buruk yang lebih luas.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Ketua PWI Halmahera Selatan Samsudin Chalil maupun Sekretaris Sadam Hadi terkait dugaan permintaan anggaran tersebut. Upaya konfirmasi yang dilakukan masih belum mendapat tanggapan. (RP)
![](http://www.konspirasi.net/wpcontent/uploads/2023/10/1698310628941.jpg")
