Aliansi Pengawas Kebijakan Publik Deli Serdang Resmi Adukan Oknum DPRD Berinisial PP ke KPK Terkait Dugaan Skandal Aset Tak Berizin

Konspirasi.net | Deli Serdang, 1 Mei 2026 – Bertepatan dengan momentum Hari Buruh Internasional (May Day), Aliansi Pengawas Kebijakan Publik Deli Serdang secara resmi melayangkan laporan pengaduan masyarakat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Laporan ini menyasar dugaan penyembunyian aset dan ketidakpatuhan LHKPN oleh oknum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang dari Fraksi Gerindra, Paian Purba, S.H.

Langkah ini diambil menyusul temuan mencolok berupa sebuah bangunan mewah bergaya vila di Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, yang diduga kuat tidak terdaftar dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara akurat dan tidak mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

*Poin-Poin Utama Aduan:*

1. **Dugaan “Aset Siluman”:** Aliansi menemukan adanya ketidakcocokan antara fakta fisik bangunan mewah senilai miliaran rupiah dengan data yang dilaporkan dalam portal e-LHKPN KPK. Hal ini mengarah pada dugaan kesengajaan menyembunyikan harta kekayaan untuk menghindari pengawasan publik.

2. **Pelanggaran Izin (PBG) & Kerugian PAD:** Bangunan mewah tersebut diduga berdiri tanpa izin resmi, yang secara langsung merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Deli Serdang di saat masyarakat kecil dipaksa patuh pada aturan perizinan yang ketat.

3. **Ironi Komisi III:** Sebagai anggota Komisi III yang membidangi pengawasan perizinan dan PAD, tindakan Paian Purba dinilai sebagai bentuk standar ganda dan pengkhianatan terhadap fungsi pengawasan legislatif.

*Pernyataan Sikap Aliansi:*
*”Hari ini kami menyerahkan bukti-bukti kepada KPK sebagai bentuk perlawanan terhadap arogansi kekuasaan. Sangat ironis ketika pejabat yang aktif menyegel bangunan milik orang lain, ternyata rumah mewahnya sendiri diduga bodong dan tidak dilaporkan dengan jujur. Ini bukan sekadar masalah izin, tapi masalah integritas moral dan potensi tindak pidana korupsi,”* tegas Juru Bicara Aliansi Pengawas Kebijakan Publik Deli Serdang.

*Tuntutan Aliansi:*
Mendesak *KPK RI* segera melakukan verifikasi faktual lapangan dan audit investigatif terhadap sumber kekayaan Paian Purba, S.H.
*Meminta *Badan Kehormatan (BK) DPRD Deli Serdang** untuk memproses dugaan pelanggaran kode etik berat ini.

Mendesak *Satpol PP Deli Serdang* untuk tidak tebang pilih dan segera melakukan penyegelan terhadap bangunan tersebut sebagaimana perlakuan hukum terhadap rakyat kecil.

Aliansi menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Jika tidak ada tindakan nyata dari aparat penegak hukum dan pemerintah daerah, Aliansi bersama elemen masyarakat sipil lainnya akan melakukan aksi massa yang lebih besar. (RP)

*Kontak Media:*
*Aliansi Pengawas Kebijakan Publik Deli Serdang*
ALIANSI PENGAWAS KEBIJAKAN PUBLIK DELI SERDANG RESMI ADUKAN OKNUM DPRD BERINISIAL PP KE KPK TERKAIT DUGAAN SKANDAL ASET TAK BERIZIN